Pakar Hukum Winarno menyebut para Pejabat Indonesia paling banyak terlibat masalah hukum atau korupsi dibanding
pejabat di negara-negara lain di dunia.
”Kendati
Indonesia urutan ketiga negara terkorup di dunia, namun pejabatnya yang paling
banyak bermasalah dan sudah menjalani proses hukum,” katanya
Pengamatan
selama tiga tahun terakhir sudah ribuan pejabat baik dari legislatif,
eksekutif, bahkan yudikatif yang terjerat dalam hukum yang sebagian besar
terlibat tindak korupsi.
Penyebab
tingginya jumlah pejabat yang terlibat hukum itu, menurutnya karena tiga
warisan kurang baik yang ditinggal pemimpin terdahulu seperti warisan hukum,
warisan budaya dan warisa mental.
Tiga warisan
yang ditinggal pemimpin terdahulu itu kini kian kronis, sehingga untuk menyembuhkannya perlu kekuatan besar dan progresif.
Perlunya
kekuatan besar dan luar biasa untuk menekan korupsi di Indonesia, karena budaya
korupsi di Indonesia juga kuat dan mengakar hingga ke lapisan yang paling
bawah.
Tindakan
progresif yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini perlu
didukung semua pihak, supaya kekuatan yang dimilikinya kian besar.
Risiko dari
tindakan progresif yang dilakukan KPK itu banyaknya korban dari pejabat atau
pemimpin yang dinonaktifkan, namun itu harus dilakukan jika Indonesia ingin
bersih dari tindakan korupsi.
Soal korupsi
sangat mungkin kita bosan membahasnya. Tidak saja faktanya tak pernah surut,
juga terjadi di sekeliling kita. Bahkan tidak jarang kita tahu tapi malah
mendiamkan. Bisa jadi ikut makan, karena kasihan terhadap kawan sendiri, dia
"orang kita", masa bodoh, atau tidak mau berperkara karena berarti
merepotkan diri sendiri.
Kita agaknya
sepakat dengan pakar hukum itu. Sebab, jika koruptornya
kalas teri, sama seperti maling ayam, mudah ditangkap, tapi memperkarakan
maling ayam kita bisa kehilangan kambing, atau bahkan sapi sekadang. Ini
persoalan njlimet dan terlalu ruwet untuk dipikir rakyat kecil.
Lebih dari
itu, jika yang korupsi pejabat menjadi sulit diberantas, karena meskipun
bawahannya tahu akan takut dipecat, dimutasi. atau bahkan balik diperkarakan
dengan aneka tudingan dan pasti kalah kuat segalanya. Fakta inilah yang
memungkinkan korupsi di Indonesia sulit dibasmi, justru karena pejabatnya yang
menjadi aktor utama penggerogot uang negara, perusahaan, atau lembaga, maupun
institusi.
Rakyat
kadang malah senang jika ada pejabat yang terlibat konflik karena jika lawannya
berani, pasti akan berperang atau membuat perangkap untuk menjatuhkan lawan.
Bukan berarti rakyat berpikir jelek, namun karena merasa tidak mungkin
bertindak dan mereka tahu gajah harus dilawan dengan gajah.
Adalah masuk
akal jika pemerintah benar-benar ingin bersih dan berwibawa satu-satunya jalan
harus memberangus tindak pidana korupsi, dan hukum berserta insan-insan penegak
hukumnya harus berpihak pada pemberantasan korupsi. Hanya saja kita tahu
memberantas korupsi tidak seperti mencuci baju, kita bisa kotor dan baru mandi
kemudian, tapi kita harus mandi baru memberantas korupsi.***
