Awas, Pornografi di Media Sosial!

Para ahli agama mengatakan, bimbingan rohani merupakan hal yang sangat esensial untuk menjadi dasar penahan keinginan anak untuk membuka situs porno.

"Bimbingan rohani untuk membina akhlak sangat penting agar anak-anak dapat terjauh dari beragam hal yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi,” ungkap seorang ahli agama.

Sangat bisa dipahami jika dengan diberikan bimbingan rohani sejak awal sehingga dirinya tidak merasa cemas meski internet dipasang selama satu hari penuh di sekolah tersebut. Karena itu kita menginginkan adanya tindakan yang tegas dari pemerintah dengan segera menutup segala situs porno yang merusak banyak generasi muda tersebut.

Beberapa lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) menuntut agar situs-situs porno diblokir secara total.

Perkembangan teknologi informasi ditandai dengan merebaknya media sosial yang luar biasa pesat sepertinya memang diikuti oleh dampak yang dahsyat pula. Sayangnya dampak positifnya berjalan seiring atau bahkan terkalahkan oleh dampak negatifnya. Setidaknya ini yang sedang terjadi pada jagat internet.

Teknologi bagaimana pun canggihnya memang tergantung pemakainya. Kita dimudahkan mengakses apa saja di internet, namun kita juga sulit menghindar dari situs porno. Pengalaman mengajarkan kepada kita tidak jarang ada web yang kita garansi tidak akan ada situs pornonya, namun tiba-tiba di bawah titel bar utama muncul menu situs porno yang jika diklik jelas web porno. Mungkin ketika itu komputer terkena virus.

Namun yang terjadi ketika menggunakan mesin pencari data canggih seperti Google,Yahoo, MSN dan lainnya, dengan hanya memasukkan sebuah kata dalam hitungan detik bisa jutaan situs terpampang tinggal pilih dan klik.  Sayangnya tanpa membedakan itu porno atau tidak. Jadinya, kata sopan pun bisa menghasilkan situs porno.  

Bagi yang sedang belajar dengan kondisi rasa ingin tahu lebih banyak, tentu sayang untuk melewatkan situs apa pun jika sudah telanjur melihat.

Kita tidak hendak mementahkan pemberangusan situs porno dan pencegahannya karena kita sangat setuju dan harus segera dilakukan oleh pemerintah, namun kita ragu apakah nasehat atau pendidikan akan mampu berbuat banyak, sama seperti kita tidak mampu mencegah negeri dari budaya maling (korupsi) padahal justru kian banyak orang terdidik/bersekolah sehingga seharusnya kian banyak manusia yang tahu aturan atau lebih berbudaya.

Apalagi sesuai namanya, HP (Hand Phone) bersifat sangat personal. Melongok HP orang lain seperti melanggar privasi. Di sisi lain kita tidak bisa mencegah pemakaian HP karena sudah menjadi  budaya hidup penduduk bumi masa kini.

Kita berharap pemerintah punya kepedulian untuk memiliki gerakan antipornografi dan pornoaksi, dengan mengerahkan semua eksponen masyarakat untuk menjadi agen penyelamat moral bangsa. meski negeri ini sudah sangat sesak dengan aneka lembaga dan institusi. Sebab, kita memang butuh rem atas melajunya zaman gelap yang kian mendekati titik akhir. **

Defisit kepemimpinan dan wajah kita

BANGSA Indonesia dilanda defisit kepemimpinan. Itu tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga di tingkat lokal. Akibatnya sampai saat ini bangsa Indonesia sulit melepaskan diri dari keterpurukan. Hal itu seperti dikatakan tokoh nasional Ginandjar Kartasasmita dalam sebuah acara beberapa waktu lalu.

Sebenarnya, ungkap Ginandjar, Indonesia tidak kehabisan stok pemimpin. Banyak orang pintar dan cerdik pandai di Indonesia. Hanya saja, mereka tidak mau menjadi pemimpin. Yang terjadi malah sebaliknya, banyak orang tidak memiliki kemampuan justru berebut menjadi pemimpin.
 

Dikatakan, pemimpin bangsa Indonesia yang disyaratkan adalah mempunyai jiwa kerakyatan, profesional, berwawasan, inovatif dan rasional. Pemimpin itu juga mampu memahami masalah kompleks yang tengah dihadapi bangsa dan menemukan pemecahan yang dapat dengan mudah dilaksanakan. Pemimpin itu juga berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan.
 

"Pemimpin demikian bisa saja dilahirkan dan dapat pula diciptakan sebab pemimpin produk dari budaya. Karena itu, untuk mendapat pemimpin yang dikehendaki rakyat perlu ditumbuhkan dari sekarang," kata dia.

Apa yang dikemukakan Ginanjar sebetulnya keprihatinan kita bersama. Di zaman Soekarno, Bung Karno merindukan nasionalis sehingga pemimpin menurutnya juga berjiwa nasionalis. Sayang bahwa nasionalisme Indonesia yang diimpikan tidak benar-benar terwujud bentuknya sehinga sampai sekarang, - beriring dengan otonomi daerah - semangat etnik atau kedaerahan maupun kelompok masih begitu tinggi. Kita juga belum jelas betul seperti apa sebetulnya wajah manusia Indonesia.
 

Di zaman Soeharto, manusia Indonesia yang diimpikan adalah manusia Pancasilais. Untuk itu dibuat lembaga BP4 untuk mempancasilakan anak bangsa ini. Tokh banyak orang ang merasa dikekang oleh Orde Baru. Lalu muncul periode reformasi yang memporakporandakan makna 'manusia Pancasila'. Terlepas soal benar atau keliru, karena reformasi juga tak jelas juntrungnya.
 

Dulu kita memang punya hasta brata (8 tatanan yang harus dilakoni oleh manusia untuk menjadi manusia unggul) dengan mengambil filsafat alam seperti bumi, matahari, laut, angin, api, dll. Kita juga mengenal pembinaan manusia seperti wejangannya Ki Hajar Dewantara (ing ngarso sung tulada, dst). Namun tetap kita kita tidak pernah serius menciptakan tatanan manusia unggul yang bisa diterima banyak pihak.
 

Tentunya kita tidak hendak sibuk dengan teori mana yang hendak dipakai atau bahkan menciptakan teori baru. Yang mendesak diperlukan pasti manusia yang berwawasan kebangsaan, alias menciptakan bangsawan yang merakyat. Sebetulnya mudah sepanjang demokrasi berjalan dibawah panji negera kesatuan. Artinya bangsa ini mau menciptakan kebersamaan, dan tidak suka terkotak-kotak.
 

Kita akui profesionalisme bisa dilatih, namun jika banyak orang antipati jadi pemimpin, jelas ini kita memang sedang kehilangan tokoh panutan pada orang yang selama ini menjadi pemegang kekuasaan di berbagai bidang dan strata. Tidak saja mereka tak mampu menciptakan keteladanan, dunia pendidikan juga "gagal' menciptakan kader bangsa yang santun pada bangsa.
 

Kursus kepemimpinan nasional mungkin perlu diadakan namun perjelas dulu wajah manusia indonesia.***

Koperasi masih jadi sokoguru prajurit

KEBERADAAN koperasi di lingkungan militer, khususnya Pusat Koperasi TNI AL (Puskopal) Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkatan Laut (Kobangdikal) masih menjadi saka guru untuk membantu meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Oleh karena itu, seluruh pengurus dan pengawas Puskopal Kobangdikal yang beranggotakan beberapa primer koperasi di satuan-satuan Kobangdikal diharapkan memiliki wawasan jauh ke depan, memiliki kepekaan terhadap perubahan serta cerdik memanfaatkan peluang untuk membantu menyejahterakan anggotanya.

Untuk menciptakan koperasi yang produktif, jajaran Puskopal Kobangdikal harus berpikir bagaimana caranya membuat karya nyata serta mensinergikan potensi segenap jajaran Puskopal Kobangdikal, sehingga mampu memberikan kesejahteraan secara langsung kepada anggotanya.

Syukurlah kita masih mendapatkan kabar baik dan prospektif tentang koperasi. Selama ini kita nyaris tidak mendengar gaung sukses koperasi di masyarakat. Adalah benar bahwa koperasi di lingkungan TNI dan Polri menjadi andalan peningkatan kesejahteraan anggota. Namun kenapa koperasi di luar mereka seperti tenggelam atau tidak menjadi andalan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan di kala kemiskinan merajalela?

Teoritis koperasi tidak akan pernah bangkrut karena modal usaha selalu didrop dari anggota lewat simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta konon berjuang gigih memasukkan koperasi dalam pembentukan UUD. Namun entah mengapa koperasi tidak pernah benar-benar diajdikan sokoguru perekonomian untuk memakmurkan rakyat.

Kita malah rindu untuk mengkompliti "memakmurkan masjid", pondok pesantren, sampai majelis taklim, lewat pemberdayaan usaha dalam bentuk koperasi. Selain tempat tersebut merupakan komunitas aktif yang tidak formal, juga sangat dekat dan akrab dengan masyarakat sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama sembako bisa mudah terjangkau dengan cepat.

Lebih dari itu, pemberdayaan koperasi lewat masjid atau lembaga kemasyarakatan lain, (asal jangan lewat parpol yang bisa tergiring pada kesetiawanan kelompok), maka transaksi ekonomi, peredaran uang, bahkan ketahanan kebutuhan pokok menjadi lebih bisa bergulir di akar rumput sehingga apada akhirnya bisa menguatkan perekonomian nasional secara menyeluruh.

Yang kita lihat sekarang, sebelum era perdagangan bebas, budaya utang yang dilakukan negara menjadi budaya masyarakat. Padahal tiap uang berarti menggadaikan pendapatan masa depan, kekayaannya menjadi bukan kekayaan riil, dan masyarakat hidup dengan gelisah karena menanggung beban utang.

Nampaknya ini pula kita menjadi sulit bangkit dari aneka keterpurukan (moral, ekonomi, mutu SDM, dll) di Tanah Air. Tidak saja sulit bangkit dari  keterpurukan ekonomi, juga masyarakat yang kreatif dan dinamis. Koperasi mungkin tidak bisa menjawab semuanya, namun dengan koperasi, rakyat sebetulnya punya sandaran yang kokoh atau modal yang mapan untuk mendapatkan kesejahteraan. Apa para ekonom dan pengusaha sedang tidur? ***

Pejabat dan Perilaku Korupsi

Pakar Hukum Winarno menyebut para Pejabat Indonesia paling banyak terlibat masalah hukum atau korupsi dibanding pejabat di negara-negara lain di dunia.

”Kendati Indonesia urutan ketiga negara terkorup di dunia, namun pejabatnya yang paling banyak bermasalah dan sudah menjalani proses hukum,” katanya 

Pengamatan selama tiga tahun terakhir sudah ribuan pejabat baik dari legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif yang terjerat dalam hukum yang sebagian besar terlibat tindak korupsi.

Penyebab tingginya jumlah pejabat yang terlibat hukum itu, menurutnya karena tiga warisan kurang baik yang ditinggal pemimpin terdahulu seperti warisan hukum, warisan budaya dan warisa mental.

Tiga warisan yang ditinggal pemimpin terdahulu itu kini kian kronis, sehingga untuk menyembuhkannya perlu kekuatan besar dan progresif.

Perlunya kekuatan besar dan luar biasa untuk menekan korupsi di Indonesia, karena budaya korupsi di Indonesia juga kuat dan mengakar hingga ke lapisan yang paling bawah.

Tindakan progresif yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini perlu didukung semua pihak, supaya kekuatan yang dimilikinya kian besar.

Risiko dari tindakan progresif yang dilakukan KPK itu banyaknya korban dari pejabat atau pemimpin yang dinonaktifkan, namun itu harus dilakukan jika Indonesia ingin bersih dari tindakan korupsi.

Soal korupsi sangat mungkin kita bosan membahasnya. Tidak saja faktanya tak pernah surut, juga terjadi di sekeliling kita. Bahkan tidak jarang kita tahu tapi malah mendiamkan. Bisa jadi ikut makan, karena kasihan terhadap kawan sendiri, dia "orang kita", masa bodoh, atau tidak mau berperkara karena berarti merepotkan diri sendiri.

Kita agaknya sepakat dengan pakar hukum itu. Sebab, jika koruptornya kalas teri, sama seperti maling ayam, mudah ditangkap, tapi memperkarakan maling ayam kita bisa kehilangan kambing, atau bahkan sapi sekadang. Ini persoalan njlimet dan terlalu ruwet untuk dipikir rakyat kecil.

Lebih dari itu, jika yang korupsi pejabat menjadi sulit diberantas, karena meskipun bawahannya tahu akan takut dipecat, dimutasi. atau bahkan balik diperkarakan dengan aneka tudingan dan pasti kalah kuat segalanya. Fakta inilah yang memungkinkan korupsi di Indonesia sulit dibasmi, justru karena pejabatnya yang menjadi aktor utama penggerogot uang negara, perusahaan, atau lembaga, maupun institusi.

Rakyat kadang malah senang jika ada pejabat yang terlibat konflik karena jika lawannya berani, pasti akan berperang atau membuat perangkap untuk menjatuhkan lawan. Bukan berarti rakyat berpikir jelek, namun karena merasa tidak mungkin bertindak dan mereka tahu gajah harus dilawan dengan gajah.

Adalah masuk akal jika pemerintah benar-benar ingin bersih dan berwibawa satu-satunya jalan harus memberangus tindak pidana korupsi, dan hukum berserta insan-insan penegak hukumnya harus berpihak pada pemberantasan korupsi. Hanya saja kita tahu memberantas korupsi tidak seperti mencuci baju, kita bisa kotor dan baru mandi kemudian, tapi kita harus mandi baru memberantas korupsi.***