Pejabat dan Perilaku Korupsi

Pakar Hukum Winarno menyebut para Pejabat Indonesia paling banyak terlibat masalah hukum atau korupsi dibanding pejabat di negara-negara lain di dunia.

”Kendati Indonesia urutan ketiga negara terkorup di dunia, namun pejabatnya yang paling banyak bermasalah dan sudah menjalani proses hukum,” katanya 

Pengamatan selama tiga tahun terakhir sudah ribuan pejabat baik dari legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif yang terjerat dalam hukum yang sebagian besar terlibat tindak korupsi.

Penyebab tingginya jumlah pejabat yang terlibat hukum itu, menurutnya karena tiga warisan kurang baik yang ditinggal pemimpin terdahulu seperti warisan hukum, warisan budaya dan warisa mental.

Tiga warisan yang ditinggal pemimpin terdahulu itu kini kian kronis, sehingga untuk menyembuhkannya perlu kekuatan besar dan progresif.

Perlunya kekuatan besar dan luar biasa untuk menekan korupsi di Indonesia, karena budaya korupsi di Indonesia juga kuat dan mengakar hingga ke lapisan yang paling bawah.

Tindakan progresif yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini perlu didukung semua pihak, supaya kekuatan yang dimilikinya kian besar.

Risiko dari tindakan progresif yang dilakukan KPK itu banyaknya korban dari pejabat atau pemimpin yang dinonaktifkan, namun itu harus dilakukan jika Indonesia ingin bersih dari tindakan korupsi.

Soal korupsi sangat mungkin kita bosan membahasnya. Tidak saja faktanya tak pernah surut, juga terjadi di sekeliling kita. Bahkan tidak jarang kita tahu tapi malah mendiamkan. Bisa jadi ikut makan, karena kasihan terhadap kawan sendiri, dia "orang kita", masa bodoh, atau tidak mau berperkara karena berarti merepotkan diri sendiri.

Kita agaknya sepakat dengan pakar hukum itu. Sebab, jika koruptornya kalas teri, sama seperti maling ayam, mudah ditangkap, tapi memperkarakan maling ayam kita bisa kehilangan kambing, atau bahkan sapi sekadang. Ini persoalan njlimet dan terlalu ruwet untuk dipikir rakyat kecil.

Lebih dari itu, jika yang korupsi pejabat menjadi sulit diberantas, karena meskipun bawahannya tahu akan takut dipecat, dimutasi. atau bahkan balik diperkarakan dengan aneka tudingan dan pasti kalah kuat segalanya. Fakta inilah yang memungkinkan korupsi di Indonesia sulit dibasmi, justru karena pejabatnya yang menjadi aktor utama penggerogot uang negara, perusahaan, atau lembaga, maupun institusi.

Rakyat kadang malah senang jika ada pejabat yang terlibat konflik karena jika lawannya berani, pasti akan berperang atau membuat perangkap untuk menjatuhkan lawan. Bukan berarti rakyat berpikir jelek, namun karena merasa tidak mungkin bertindak dan mereka tahu gajah harus dilawan dengan gajah.

Adalah masuk akal jika pemerintah benar-benar ingin bersih dan berwibawa satu-satunya jalan harus memberangus tindak pidana korupsi, dan hukum berserta insan-insan penegak hukumnya harus berpihak pada pemberantasan korupsi. Hanya saja kita tahu memberantas korupsi tidak seperti mencuci baju, kita bisa kotor dan baru mandi kemudian, tapi kita harus mandi baru memberantas korupsi.***

MDG's dan 81 Tahun Haryono Suyono

SOLIDITAS suatu komunitas terletak pada semangat/gairah tiap anggota dalam memahami visi dan missi secara utuh yang terbangun bersama sehingga mampu menghadirkan gerak atau tindakan yang sinerji dan terintegrasi.  Komunitas demikian lazimnya lahir karena terbina dan dimotivasi dengan cermat, terus-menerus, dan ada pemeliharaan rutin oleh sang motivator. Biasanya komunitas seperti ini memiliki pemahaman yang mendalam atas tujuannya, paling tidak mereka tahu apa manfaat yang bisa diraih dalam kebersamaan tersebut.

Komunitas ini bisa berbentuk atau ternaung dalam kelembagaan seperti partai politik, institusi, atau organisasi umum lainnya. Pada komunitas yang terorganisir seperti ini, biasanya mudah dalam menanamkan visi dan misinya yang lazim kita kenal sebagai pengkaderan. Makin baik pengkaderannya, makin militan pula anggotanya. Namun jika komunitas itu nyaris tidak berbentuk kecuali bentuknya adalah masyarakat umum yang majemuk latar belakangnya, maka bisa kita bayangkan betapa berat kerja yang motivator. Sebab, ia harus mampu menanamkan isme atau ideologi pada banyak orang yang serba asing isi kepalanya.

Kerja berat itu tokh harus dilakukan oleh para motivator alias penjaja program, juru kampanye,  atau penyuluh masyarakat. Meski petugasnya ribuan orang, tokh jarang sekali ada tokoh yang berhasil dengan gemilang menjadi motivator. Namun yang langka itu ada. Salah satunya adalah Prof Dr Haryono Suyono. Ia demikian sukses menjadi penjaja sekaligus penggerak program keluarga berencana nasional (program pemerintah). Diakui atau tidak, Haryono merupakan ikon motivator ulung sekaligus ikon pemandu gerakan di Indonesia.

Paling tidak kita tidak menemukan orang lain yang setara. Jika kita bicara KB, orang pasti ingat Haryono Suyono. Bisa jadi bicara lingkungan hidup orang akan ingat Emil Salim, namun kita masih dibayangi ingatan pada Kalpataru, Mapala, Pecinta Lingkungan, Ully Sigar, dll yang membuat kita tidak berpikir pada satu titik fokus.

Kita tidak hendak membicarakan sukses KB dengan aneka pemahamannya, namun kita ingin mengajak untuk menyibak sisi-sisi menarik, trik atau strategi, dan daya pikat dari kisah sukses sang motivator yang kini berulang tahun ke-81 pada 6 Mei 2008. Sebab, Haryono memiliki kemampuan mengintegrasikan praktek politik, pemerintahan, manajemen umum, maupun menggerakkan orang banyak secara terencana dan terjaga dalam bingkai misinya dalam kurun waktu yang panjang. Apalagi  Haryono tidak berhenti di titik pembudayaan KB/NKKBS, kini ia malah melanjutkan dengan memandirikan orang dengan Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga Sejahtera) bersama Yayasan Damandiri (lembaga swasta).   

Setidaknya kita tidak ragu untuk mengakui Haryono sebagai politisi, negarawan, manajer, dan penggerak massayang sulit tertandingi. Sisi inilah yang coba kita terlusur meski kita berharap malah orang ilmuwan yang tertarik untuk merangkum aktivitasnya sebagai ilmu yang menunjang aneka perogram kerja di pemerintahan, perusahaan/kerajaan bisnis, dan aneka "penjinakan" publik. 

Sebuah sisi yang paling kentara adalah kemampuan Haryono dalam merayu massa. Ia perayu ulung wanita karena faktanya pengikut KB lebih dominan didukung oleh keikutsertaan kaum ibu. Rasa-rasanya kaum wanita Indonesia tak pernah kehilangan rasa "gemes" pada Haryono. 

Tidak saja dalam Safari KB, kini lewat perannya sebagai agen Millenium Development Goals (MDGS) yang berperan untuk memberdayakan keluarga agar sejahtera, hadirin atau persertanya juga didominasi wanita.  Ia tidak saja piwai menterjemahkan pemikiran strategis  pada kehidupan orang banyak, ia juga sutradara yang gilang gemilang melakonkan orang banyak untuk berpikir, bertindak, dan menuju perubahan hidup secara gotong royong, terencana, dan begitu santun memeliharan dan mengantar pesertanya sampai ke gerbang perubahan kehidupan masyarakat yang sarat harapan.

Kita ingat betapa di tahun 1970-an Jakarta (apalagi provinsi lain), masyarakatnya hasih kental dengan budaya tradisional. Khalayak masih tabu bicara blak-blakan soal seks, apalagi kaum wanitanya. Tokh seorang Haryono muncul menjadi agen pemasyarakatan KB dengan meyakinkan orang perlunya merancang kehidupan dengan dua anak lewat mengatur jarak kelahiran dengan memakai alat kontrasepsi. "Kondom" pun populer sampai mulut rakyat Indonesia tak jengah menyebut barang itu di pergaulan umum.

Yang hendak kita garisbawahi adalah kemampuan Haryono untuk merayu kaum ibu untuk rela (maaf - pen) "terkurangi" kenikmatannya dalam berhubungan dengan suami. Tokh sampai saat ini sukses KB lebih terdukung oleh kaum wanita. Kita tidak tahu bagaimana Haryono lahir di zamannya  bisa menaklukkan wanita Indonesia untuk mengikuti skenarionya tentang norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS), maupun meyakini bahwa anak yang lahir "pria atau wanita sama saja".

Tiap saat ia mengadakan safari KB. Meski di pedesaan, kaum wanita yang hadir senantiasa banyak. Rahasianya memang karena program KB diintegrasikan dengan kegiatan PKK, Poskesmas/Posyandu, Dharma wanita, bahkan majelis taklim. Tepatnya dengan merangkul ulama, dan tokoh formal dan nonformal masyarakat, dan kader-kader di berbagai institusi masyarakat.

Menebar isme (pemahaman) atau memasyarakatkan program harus diakui merupakan kerja intelektual yang membutuhkan kekuatan jiwani yang rumit dan sulit kecuali oleh orang brilian yang bisa luwes hadir/tampil pada saat yang tepat ketika isme/program itu harus disosialisasikan. Tidak saja orang itu harus memenej pemasyarakatan program, juga meyakinkan orang akan kebenaran ismenya yang bisa membuahkan hasil positif. Untuk itu pemasar progam harus pandai merayu massa/publik.

Adalah gayung bersambut karena faktanya Haryono berhasil merengkuh erat wanita Indonesia  luluh dengan rayuannya untuk ber-KB. Adalah aneh karena pada saat yang bersamaan tidak ada tokoh lain yang cemburu alias meraih sukses yang sama/setara dalam memasyarakat program negara. Meski ada sukses swasembada pangan (beras) yang diakui dunia namun tidak nampak tokohnya kecuali hal itu merupakan kerja kolosal dari rakyat Indonesia, alias ukses semua petani.

Sekali lagi penulis tidak hendak memuji prestasi orang karena mereka bukan lagi anak-anak yang ceria disuguhi acungan jempol. Namun kita hanya ingin mengajak khalayak untuk mencermati gerak langkah Haryono yang terantar sukses oleh strategi dan taktiknya dalam memasyarakatkan program. Ingin rasanya ada ilmuwan yang jeli dan telaten untuk mencermati masalah ini dan merangkumnya menjadi "Ilmu penakluk publik".

Sebuah hal yang tidak bisa tertinggal adalah dukungan dana. Kebetulan program KB, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat (MDGs),  merupakan program dunia di zamannya. Wajar jika seluruh negara dan lembaga-lembaga dunia ikut mengucurkan dana untuk kegiatan tersebut. Mengelola dana untuk pemasyarakatan program dalam jangka panjang jelas bukan hal yang mudah.

Sebab, masyarakat harus terjaga terus-menerus antusiasmenya selama sosialisasi program berlangsung. Namun yang hebat adalah fakta bahwa program yang harus ditelan oleh tiap individu penduduk malah penduduk itu sendiri yang sukarela menjadi aktivis dan pelaku program tersebut bahkan dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan keihlasan menjalankan program.

Ada apa dengan Haryono Suyono sehingga ia tidak hanya mampu berkomunikasi secara akrab dengan masyarakat, terutama kaum wanita, sampai menjadi begitu terpesona pada program yang dijajakan dari desa ke desa sampai negara ke negara itu? Kia sadari sarjana komunikasi ini mungkin orang yang duduk pas di kursinya, percaya diri di bidangnya, dan melangkah gemulai pada misinya. Namun berpijak lama pada KB lalu meneruskan langkah dengan pemberdayaan masyarakat dengan memasarkan Posdaya (Program Pos Pemberdayaan Keluarga Sejahtera) adalah kerja panjang dan hanya bisa dijakankan ketika jiwaya memang ada dan terpanggil di sana.

Dengan kata lain, ia cinta pada keluarga Indonesia sehingga bisa bersikap sayang dengan mempintarkan mereka untuk mengubah kehidupan sesuai isme yang dikehendaki, dan masyakarat merasakan menerima limpahan kasih sayang itu sehingga terlena dalam buaian programnya. Ini sebuah harmonisasi yang tidak gampang membangunnya. Maka pantas jika Haryono memang menjadi ikon pemberdayaan keluarga atau pialang program. Kita butuh ilmunya yang terbukukan.

Menjadi saksi perjalanan karir Haryono Suyono sejak menjadi Kepala BKKBN sampai kini menjadi duta MDGs yang juga memasarkan pemberdayaan keluarga (Posdaya) sering tidak mudah untuk mencermati sisi-sisi kunci pemikatnya ketika mensosialisaikan program garapannya. Kini bahkan memberi modal usaha, memberi kredit dengan bunga rendah dan mudah lewat bank penyalur dananya, maupun membantu pengentasan kemiskinan dan membantu korban bencana alam dengan berbagai bentuknya, terkesan tidak cukup menonjol cara merayunya.

"Met ultah Bung, semoga tetap jadi orang yang selalu membikin 'gemes' kaum wanita”.***

Blusukan BPJS di Markas “Om Telolet Om” Pelabuhan Tanjung Priok

Sekumpulan anak berdiri di pinggir jalan raya sambil mengacung-acungkan kertas bertuliskan, “Om Telolet Om” . Sang pengemudi yang sudah mengerti maksud anak-anak tersebut, lantas membunyikan klakson keras-keras, disusul tawa riang anak-anak itu.

Masyarakat Indonesia belakangan ini tentu sudah tidak asing dengan fenomena seperti disebutkan di atas. Media-media baik cetak maupun online termasuk blog ramai memberitakan fenomena tersebut. Ya muka-muka ceria anak-anak yang berharap sang sopir membunyikan klaksonnya seperti menjadi hiburan bagi sang pengemudi. Apalagi jalanan Jakarta yang nyaris selalu dihiasi dengan kemacetan.

Apa boleh buat, kemacetan dan berbagai persoalan di jalan raya, harus dihadapi sang pengemudi setiap hari. Belum lagi persoalan yang hanya bisa diketahui jika kita banyak berdiskusi dengan para pengemudi tersebut. Ya, bagi anak-anak, dan mungkin sebagian masyarakat, hanya sedikit yang tahu bahwa di balik kerasnya bunyi klakson, kehidupan sopir-sopir truk itu sejatinya berada di zona ketidakpastian tentang masa depan, termasuk tentunya jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun

Ilustrasi sederhana, saat masih sehat dan muda usia, mereka bisa mendapatkan order mengirim barang sesuai pesanan juragan. Tapi manakala usia makin tua, mereka pun harus suka rela melepas kemudi truk. Terlalu besar resikonya jika tetap memaksakan diri mengemudikan kendaraan di jalan raya. 

Kenyataannya, sopir-sopir itu memang hanya mendapatkan upah jika mendapat order sesuai  jarak tempuh pengiriman barang. Saat tidak ada order,  sopir-sopir itu pun tidak mendapatkan penghasilan. Istilahnya, no work no pay.

Penghasilan yang mereka terima pun tidak menentu. Itu karena mereka hanya mendapatkan upah dari sisa uang jalan yang diberikan pemilik truk. Sementara yang dimaksud uang jalan sudah mencakup keseluruhan, mulai dari solar, makan minum selama perjalanan, kempes ban,  sampai  berbagai pungutan baik yang resmi maupun tidak resmi.

Dengan demikian, besar kecilnya penghasilan tergantung sisa dari pengeluaran selama dalam perjalanan tersebut. Jika sedang tidak banyak pengeluaran, penghasilan lebih besar karena pengeluaran hanya untuk kebutuhan solar saja. Tapi jika pengeluaran di jalan banyak, penghasilan pun menjadi  berkurang bahkan tidak bersisa sama sekali.

Sistem seperti ini sudah puluhan tahun berlangsung. Hubungan kerja antara pemilik truk dan pengemudi sebatas hubungan by order belaka. Hubungan itu dibungkus dengan istilah yang sepintas keren: kemitraan. Padahal, dalam prakteknya sopir menghadapi situasi ketidakpastian baik menyangkut penghasilan maupun jaminan masa depan, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Berangkat dari hal tersebut, tak mengherankan jika kita sering mendengar aksi protes para sopir kepada juragan truk agar mereka diperlakukan seperti pekerja pada umumnya,  memperoleh gaji setiap bulan serta fasilitas lain seperti kesehatan, kecelakaan kerja, maupun jaminan hari tua.

Mengulang kalimat di atas, kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kondisi yang pernah saya alami dan teman-teman pengurus serikat pekerja saat berupaya meningkatkan kesadaran para pengemudi akan pentingnya mempersiapkan kehidupan di hari tua, pentingnya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan (sebelumnya dikenal dengan sebutan Jamsostek). Dengan segala keterbatasan, harus gerilya dari garasi ke garasi tempat kendaraan dan sopir itu berkumpul. Tak jarang  mendapat penolakan dari para pemilik armada. Mereka –para pemilik armada itu—merasa tak perlu mengikutsertakan pengemudinya ikut program tersebut. Mereka menganggap kewajiban mereka sebatas memberikan uang jalan semata.  Dan itu dianggap lebih dari cukup.

Blusukan

Foto-foto Kegiatan Serikat Pekerja

Meski mendapat tantangan, gerilya atau blusukan dari satu garasi ke garasi terus dilakukan. Sasarannya, garasi yang tak jauh dari kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, tempat saya dan teman-teman beraktivitas sehari-hari.  Blusukan ini belum sepenuhnya berhasil. Tapi ini merupakan ikhtiar yang kami lakukan sebagai langkah persuasif baik kepada pemilik truk maupun para pengemudi. Bahwa untuk bisa ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan tidak harus melakukan aksi-aksi yang mungkin kurang kondusif dari sisi hubungan pemilik dan pengemudi. Apalagi para pengemudi truk merupakan pekerja yang tidak memiliki perjanjian hubungan industrial langsung dengan pemilik angkutan (status pekerja harian lepas). 

Pendekatan persuasif yang dilakukan ke garasi-garasi ditempuh dengan dua langkah utama. Pertama, mendatangi petugas BPJS Ketenagakerjaan untuk berdiskusi dan mengetahui lebih jauh tentang program lembaga tersebut. Alhamdulillah, petugas BPJS sangat welcome dan berbagi pengalaman tentang aksi sosialisasi door to door ke garasi. Tak hanya itu, berdiskusi dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan juga mendapatkan informasi tambahan mengenai program BPJS untuk perorangan. 

Kelompok-kelompok masyarakat seperti pedagang pasar, pemilik dan pegawai toko, penjahit, tukang ojek, pedagang kaki lima, bahkan pembantu rumah tangga. Programnya seperti yang saya sosialisasikan selama ini yakni jaminan kecelakaan kerja, kematian dan hari tua.  Dengan premi kurang dari 100 ribu sebulan, peserta mendapatkan manfaat yang luar biasa. Misalnya jika meninggal karena kecelakaan kerja mendapat santunan sekitar Rp124 juta, meninggal dunia santunan sebesar Rp21 juta, dan juga jaminan hari tua.

Kedua, berbekal informasi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dilanjutkan dengan blusukan ke garasi-garasi tempat para sopir itu berkumpul. Alhamdulillah, meski belum sepenuhnya berhasil, beberapa garasi kini sudah mengikutsertakan pengemudinya ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masih banyak garasi yang harus dikunjungi. Masih banyak pengemudi yang harus diajak ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Itu semua membutuhkan waktu. Harapannya kini, pihak BPJS Ketenagakerjaan lebih gencar lagi mensosialisasikan program-program tersebut.  Kenyataan di lapangan, mereka juga bukan tidak mau ikut, tapi masih minimnya informasi dan juga kesadaran dari para pemilik armada untuk mengikutsertakan para pengemudi ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan.  Sekian puluh ribu truk yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, sekian puluh ribu pula pengemudi  yang seharusnya memperoleh hak  untuk masa depan, jaminan hari tua dan jaminan pensiun  yang lebih baik melalui program BPJS.***